PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

 




KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI SEBAGAI SALAH SATU KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (KL) NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN DESA TELAH MENETAPKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022. PENETAPAN PRIORITAS INI MENJADI MOMENTUM YANG PENTING MENGINGAT PADA  SAAT INI DESA SEDANG MENYUSUN DOKUMEN PERRENCAAN DESA BERUPA RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDES) UNTUK TAHUN 2022. PENYELARASAN PERENCAAN DESA DENGAN KEBIJAKAN SECARA NASIONAL MUTLAK DIPERLUKAN DEMI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN YANG MAKSIMAL DAN SUSTAINABEL.

PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 SECARA GARIS BESAR MASIH TERFOKUS PADA 3 PROGRAM ATAU KEGIATAN :

  1. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA;
  2. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA;
  3. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM SESUAI KEWENANGAN DESA.

POIN TERSEBUT TERTUANG PADA PASAL 5 AYAT (2).

 

1.         PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL ATAU YANG AKRAB DIKENAL DENGAN PEN DIMAKSUD YAITU UNTUK MENCAPAI SDGS :

  1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN, UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN (MENGACU PADA SDGS KE 1)
  2. PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA (MENGACU PADA SDGS KE 8)
  3. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG DIUTAMAKAN DIKELOLA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN (MENGACU PADA SDGS KE 12)

 

2.         PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DIMAKSUDKAN UNTUK MENCAPAI SDGS :

  1. PENDATAAN DESA, PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA, DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA MEMPERLUAS KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA (MENGACU PADA SDGS KE 17)
  2. PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA (MENGACU PADA SDGS KE 8)
  3. PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANPA KELAPARAN (MENGACU PADA SDGS KE 2)
  4. PENCEGAHAN STUNTING UNTUK MEWUJUDKAN DESA SEHAT DAN SEJAHTERA (MENGACU PADA SDGS KE 3)
  5. PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SECARA MENYELURUH DALAM PEMBANGUNAN DESA (MENGACU PADA SDGS KE (MENGACU PADA SDGS KE 5)

 

3.         PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM SESUAI DENGAN KEWENANGAN DIPRIORITASKAN UNTUK :

  1. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM (MENGACU PADA SDGS KE 13)
  2. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA NONALAM (MENGACU PADA SDGS KE 13)
  3. MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (MENGACU PADA SDGS KE 1) 

 

SWAKELOLA MASIH MENJADI NAFAS DARI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DENGAN ASUMSI BAHWA MEMANFAATKAN POTENSI DAN SUMBER DAYA LOKAL DESA AKAN JAUH LEBIH BAIK DARIPADA MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN JUGA DENGAN PERPUTARAN EKONOMI DI DESA MENJADI KURANG MAKSIMAL. HAL INI TERTUANG DALAM  PASAL 5 AYAT (2). ADAPUN POLA YANG DIGUNAKAN PADA SWAKELOLA ADALAH PADAT KARYA TUNAI DESA ATAU YANG LEBIH DIKENAL DENGAN (PKTD). PENDANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIALOKASIKAN UNTUK UPAH PEKERJA PALING SEDIKIT 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI DANA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA.